Senin, 28 November 2011 - 13:02:40 WIB
Cicilan Telat : Aliansi Korban Lapindo Demo, GKLL Berunding
Diposting oleh : Administrator
Kategori: GKLL - Dibaca: 125 kali

Hari ini, Senin 28 Nopember 2011 Sidoarjo dipenuhi aksi demo, demo pertama, dilakukan oleh ratusan warga korban lumpur yang tergabung dalam Aliansi Korban Lapindo, Aksi yang dimulai dari Kelurahan Siring menuju Gedung DPRD Sidoarjo itu,   meminta anggota DPRD Sidoarjo ikut mendampingi mereka menemui Gubernur Jawa Timur di Suranbaya. Demo ini  menuntut kepastian pembayaran cicilan yang telat beberapa bulan dan pelunasan pada tahun 2012 kepada PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Sementara itu, dihubungi secara terpisah Sekretaris Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL) Khoirul Huda, mengatakan bahwa demo yang dilakukan oleh warga terdampak lumpur adalah hal wajar dalam upaya memenuhi keinginan mereka, meskipun demikian GKLL tidak ikut ambil bagian dalam aksi itu, karena GKLL sebelumnya sudah melakukan pertemuan dan perundingan dengan MLJ untuk mencari solusi mempercepat pencicilan.

Ketika ditanya, bukankah aksi demo lebih efektif untuk memenuhi tuntutan warga ?, Huda menjawab bahwa dari serangkaian pertemuan, kita sudah mendapatkan kepastian dari MLJ bahwa di Bulan Desember 2011 ini akan ada pencicilan. Apakah dengan demo hari ini, hari ini juga dibayar ?, kan tidak. Kalau Desember nanti ada pembayaran, tentu bukan karena ada demo hari ini, melainkan jauh hari MLJ sudah menjadwalkan pencicilan di bulan itu.

Selain itu, GKLL tidak ingin mengeksploitasi anggotanya untuk susah-susah demo soal cicilan yang tentu mengeluarkan tenaga dan biaya, biarkan warga menikmati kehidupan dengan bekerja dan melakukan aktifitas  lainnya, biar kami para pengurus yang melakukan perundingan-perundingan, warga tinggal tunggu hasilnya. Begitu imbuhnya.

Demo kedua digelar oleh kelompok warga yang menamakan dirinya Korban Lapindo Mengugat (KLM), mereka yang terdiri dari warga Glagah Harum, Sentul, Kalidawir, Gempolsari, Penatar Sewu, dll. berdemo dengan menutup Jalan Raya Porong  dan Kalitengah. Mereka menuntut kejelasan pembayaran uang boyongan yang dijanjikan oleh Pemerintah saat terjadi tanggul sebelah timur jebol pada tanggal 23 Desember 2010 dan membanjiri desa mereka. Warga menuntut kepala BPLS Sunarso untuk menemui mereka di lokasi demo dan memberikan kejelasan pembayaran.




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)