Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cak Nun - Dibaca: 156 kali
Sejak kejadian meluapnya lumpur di dekat pengeboran PT. Lapindo Brantas, Inc. di persawahan desa Renokenongo sebelah Timur Kelurahan Siring akhir Mei 2006, banyak dinamika yang terjadi antara warga terdampak, korporasi dan pemerintah.
Bahkan ketika lumpur masuk ke sebagian besar pemukiman warga di empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, sekitar Agustus 2006, belum ada keputusan dari Pemerintah yang memberikan kepastian nasib warga terdampak, khususnya jaminan akan tanah dan bangunan milik warga, bahkan Kepres No. 13 tahun 2006 tentang Timnas PSLS hanya ditugasi untuk penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, dan penanganan masalah sosial, sehingga warga panik.
Akibatnya, warga bergerak sendiri untuk menuntut hak kehidupan mereka yang terusik, dan yang menjadi sasaran adalah PT. LBI dan Pemerintah. Berbagai macam aksi dilakukan, mulai dari diplomasi sampai demontrasi, dan dari serangkain aksi itu pada tanggal 4 Desember 2006 PT. LBI memberikan ketetapan ganti rugi dengan jual beli tanah dan bangunan warga terdampak 1 juta per-meter untuk tanah, dan 1,5 juta per-meter untuk bangunan. Dan ketetapan itu tentu menggembirakan hingga disambut dengan sujud syukur.
Meskipun demikian, keputusan ganti rugi/jual beli tidak bisa segera direalisasikan karena -selain- belum adanya payung hukum, juga terkendala masalah-masalah teknis dan administratif.
Pada tanggal 8 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang diantaranya berisikan tentang pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga terdampak secara bertahap (20%), tetapi pembayaran itu belum bisa dilakukan secara keseluruhan kecuali pada tanah sawah dan pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat.
Wacana yang berkembang saat itu, bahwa LBI melalui PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya akan membayar tanah dan bangunan yang memenuhi syarat administratif, yang oleh banyak kalangan ditafsirkan bahwa tanah harus dibuktikan dengan sertifikat, dan bangunan harus dibuktikan dengan IMB.
Wacana ini tentu saja memperkeruh keadaan, terutama menyulut emosional warga terdampak lumpur yang tinggal di desa/kelurahan, sebab mayoritas tanah mereka tidak bersertifikat, dan bangunan hampir semuanya tidak ber IMB. Suasana mencekam sangat terasa, demo-demo memblokade jalan raya Porong berkali-kali dilaksanakan, Pasar Baru Porong sebagai tempat penampungan terdampak lumpur menjadi gerah, dan Sidoarjo saat itu cukup mencekam.
Pada situasi demikian, tanggal 27 Mei 2007 -ketika kami sedang mempersiapkan 1 tahun peringatan lumpur- datang kepada kami beberapa orang yang mengaku berasal dari Bangbang Wetan (BbW), sebuah komunitas jama’ah pengajian Cak Nun di Surabaya, mengundang kami untuk datang dan ngudo roso 1 tahun kejadian lumpur dan sekaligus minta bantuan Cak Nun untuk memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi warga terdampak lumpur terutama untuk mendapatkan hak ganti rugi tanah dan bangunan.
Tanggal 29 Mei 2007, selepas mengikuti istigotsah memperingati 1 tahun lumpur di GOR Sidoarjo, kami perwakilan korban lumpur datang ke acara Bangbang Wetan yang diselenggarakan di Balai Pemuda Surabaya, dan di ruangan DKS -untuk pertama kalinya- kami bertemu dengan Cak Nun.
Banyak hal yang kami sampaikan, terutama tentang kesulitan-kesulitan warga terdampak lumpur untuk mendapatkan ganti rugi/jual beli, kami sampaikan pula bahwa selama ini banyak datang ke kami di pengungsian pejabat pemerintah, DPR, DPD, para artis yang mengatakan akan membantu kami memperjuangkan hak dan mereka meminta kami untuk bersabar, tetapi semuanya itu tidak ada tindaklanjut pasca kunjungan.
Cak Nun meminta kami menginventaris seluruh permasalahan warga, dan sebisa mungkin dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, dan Cak Nun berjanji akan membantu memperjuangkan hak-hak warga lumpur dengan syarat warga lumpur berjanji untuk tidak memberi kompensasi apapun kepada beliau, dan kamipun setuju !!!.
0 Komentar :
Isi Komentar :
